• Koleksi
  • Informasi
Menara DDTC, Lantai 2 Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No. B, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240 - IndonesiaMenara DDTC, Lantai 2
Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No. B, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240 - Indonesia
Tentang DDTC Library
  • Beranda
  • Koleksi
  • Informasi
Jam Kerja
  • Senin - Jumat:
    09:00 - 17:00 WIB
  • Istirahat:
    12:00 - 13:00 WIB
Kontak
  • Hotline:
    +62-21-2938-2700
  • Email:
    [email protected]
Copyright © 2025 Created internally by DDTC Digital Transformation Team. All rights reserved.
Parallax background
Cover per_Kekuasaan_Kehakiman,_Komisi_Yudisial,_Hak_Asasi_Manusia_dan_Etika.jpg.jpg
Book

Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, Hak Asasi Manusia dan Etika

Suparman Marzuki
Tersedia
Salinan:
1/1
Lihat ketersediaan buku
4492-x
Tersedia

Bagikan Buku Ini:

Informasi:

Hubungi Kami
Lihat Lokasi
Baca Peraturan
Persoalan hukum dari hulu ke hilir di Indonesia demikian beragam dan kompleks, seolah tidak ada sisi baik yang bisa diajukan sebagai penawar kerunyaman itu. Tidak heran apabila seorang antropolog Barat Clifford Geertz menyatakan bahwa Indonesia adalah lahan subur untuk penelitian sosial karena begitu banyak dan kompleksnya masalah yang bisa dijadikan tema-tema penelitian. Temuan penelitian yang satu memunculkan temuan dan masalah baru yang mengundang penelitian berikutnya. Begitu seterusnya. Pembuatan hukum (law making) dan penegakan hukum (law enforcement) adalah dua dimensi dan konsep hukum terpisah tetapi terkait satu sama lain. Terpisah karena keduanya dilakukan dalam proses dan oleh struktur resmi kekuasaan yang berbeda. Terkait karena kaidah-kaidah hukum yang telah menjadi peraturan perundangundangan akan dijalankan oleh struktur kekuasaan resmi lainnya. Pembuatan hukum (law making) dilakukan oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam mekanisme politik yang relatif panjang. Proses demikian itu sudah barang tentu mengusung muatan kepentingan pelbagai pihak terhadap undang-undang yang sedang dibuat, yang boleh jadi sebagian atau sebagian besar dari substansi peraturan perundang tersebut mengingkari kepentingan masyarakat tempat hukum itu akan dijalankan, meskipun sebagian dari peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan oleh institusi pembuat itu sendiri. Problem kekuasaan kehakiman, hak asasi manusia, etika dan peran Komisi Yudisial menjadi isu yang menyita perhatian publik. Harapan terhadap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, perlindungan hak asasi manusia justru lebih banyak menjadi legitimasi dari proses panjang ketidakadilan. Problemnya tidak hanya terletak pada kekuasaan kehakiman itu sendiri, tetapi juga ketidakberdayaan Komisi Yudisial menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, rendahnya etika profesi serta belum bergesernya cara pandang dan implementasi bernegara hukum.
Nomor Panggil11 KEK sup
PenulisSuparman Marzuki
PenerbitGava Media
Kolasix, 202p.; 23cm
BahasaIndonesia
Klasifikasi11 KEK sup
ISBN/ISSN9786235690285
Edisi
Tanggal Terbit2023
TopikLaw

Rekomendasi Lainnya

Cover A Court of Specialists: Judicial Behavior on the UK Supreme Court
Tersedia

A Court of Specialists: Judicial Behavior on the UK Supreme Court

Oxford University Press
Cover Judicial Dysfunction in Indonesia
Tersedia

Judicial Dysfunction in Indonesia

Melbourne University Publishing
Cover Appointing Judges in an Age of Judicial Power: Critical Perspectives from Around the World
Tersedia

Appointing Judges in an Age of Judicial Power: Critical Perspectives from Around the World

University of Toronto Press
Cover Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan
Tersedia

Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cover Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, Hak Asasi Manusia dan Etika
Tersedia

Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, Hak Asasi Manusia dan Etika

Gava Media
Cover Etika Profesi Hukum
Tersedia

Etika Profesi Hukum

Prenada Media Group
Cover Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi
Tersedia

Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi

CV Keni Media
Cover Reconsidering Judicial Finality: Why the Supreme Court Is Not the Last Word on the Constitution
Tersedia

Reconsidering Judicial Finality: Why the Supreme Court Is Not the Last Word on the Constitution

University Press of Kansas
Cover Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan
Tersedia

Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan

Kepustakaan Populer Gramedia
Cover Pucuk Pimpinan Mahkamah Yudisial Bicara
Tersedia

Pucuk Pimpinan Mahkamah Yudisial Bicara

Tempo Publishing