Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, Hak Asasi Manusia dan Etika

Persoalan hukum dari hulu ke hilir di Indonesia demikian beragam dan kompleks, seolah tidak ada sisi baik yang bisa diajukan sebagai penawar kerunyaman itu. Tidak heran apabila seorang antropolog Barat Clifford Geertz menyatakan bahwa Indonesia adalah lahan subur untuk penelitian sosial karena begitu banyak dan kompleksnya masalah yang bisa dijadikan tema-tema penelitian. Temuan penelitian yang satu memunculkan temuan dan masalah baru yang mengundang penelitian berikutnya. Begitu seterusnya. Pembuatan hukum (law making) dan penegakan hukum (law enforcement) adalah dua dimensi dan konsep hukum terpisah tetapi terkait satu sama lain. Terpisah karena keduanya dilakukan dalam proses dan oleh struktur resmi kekuasaan yang berbeda. Terkait karena kaidah-kaidah hukum yang telah menjadi peraturan perundangundangan akan dijalankan oleh struktur kekuasaan resmi lainnya. Pembuatan hukum (law making) dilakukan oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam mekanisme politik yang relatif panjang. Proses demikian itu sudah barang tentu mengusung muatan kepentingan pelbagai pihak terhadap undang-undang yang sedang dibuat, yang boleh jadi sebagian atau sebagian besar dari substansi peraturan perundang tersebut mengingkari kepentingan masyarakat tempat hukum itu akan dijalankan, meskipun sebagian dari peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan oleh institusi pembuat itu sendiri. Problem kekuasaan kehakiman, hak asasi manusia, etika dan peran Komisi Yudisial menjadi isu yang menyita perhatian publik. Harapan terhadap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, perlindungan hak asasi manusia justru lebih banyak menjadi legitimasi dari proses panjang ketidakadilan. Problemnya tidak hanya terletak pada kekuasaan kehakiman itu sendiri, tetapi juga ketidakberdayaan Komisi Yudisial menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, rendahnya etika profesi serta belum bergesernya cara pandang dan implementasi bernegara hukum.