Salah satu aspek penting di eara reformasi saat ini adalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang sepatutnya didukung oleh semua pihak karena merugikan keuangan negara. Namun, pemberantasan korupsi perlu disertai keseimbangan pemahaman hukum yang tepat dan menyeluruh, khususnya dalam kajian kewenangan diskresi oleh pejabat administrasi negara, di mana penyalahgunaan wewenang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang berada di area abu-abu.
Buku ini membahas masalah tersebut dan berupaya menemukan suatu konsep baru bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dalam penggunaan keweangan diskresi dan penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan penyalahgunaan wewenang.
