• Collections
  • Information
Menara DDTC, 2nd Floor Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No. B, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240 - IndonesiaMenara DDTC, 2nd Floor
Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No. B, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240 - Indonesia
About DDTC Library
  • Home
  • Collections
  • Information
Working Hours
  • Monday - Friday:
    09:00 - 17:00 WIB
  • Break:
    12:00 - 13:00 WIB
Contact
  • Hotline:
    +62-21-2938-2700
  • Email:
    [email protected]
Copyright © 2025 Created internally by DDTC Digital Transformation Team. All rights reserved.
Parallax background
Cover per_Peningkatan_Sengketa_Pajak_pada_Tingkat_Peninjauan_Kembali_dan_Peran_Yurisprudensi.jpg.jpg
Book

Peningkatan Sengketa Pajak pada Tingkat Peninjauan Kembali dan Peran Yurisprudensi

Dr. Ismail Rumadan, M.H., Dr. Irine Handika Ikasari, S.H., LL.M., Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M., Tauq Adiyanto, S.H., LL.M., Djangkung Sudjarwadi, S.H., LL.M. and M. Ikbar Andi, S.H., M.H.
Available
Copies:
1/1
See book availability
4253-x
Available

Share This Book:

Information:

Contact Us
View Location
Read Regulation
Sistem perpajakan Indonesia tidak hanya ditemukan dalam per­aturan perundang­-undangan perpajakan, tetapi juga dalam praktik di mana peraturan tersebut diimplementasikan. Dalam kaitannya dengan praktik, badan peradilan memiliki peran yang sangat fundamental. Badan peradilan yang dimaksud terdiri dari Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Pengadilan Pajak adalah badan peradil­an yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau Penaggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Putusan Pengadilan Pajak adalah putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang artinya tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan. Namun demikian, terdapat upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh pihak­pihak yang bersengketa yang diatur dalam Pasal 77 Undang-­Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak hanya dapat diajukan berdasarkan alasan­alasan yang diatur dalam Pasal 91 Undang­Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan peraturan per­undangan-­undangan terdiri dari kewenangan memeriksa dan me­mutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang te­lah berkekuatan hukum tetap, kewenangan menguji peraturan perundang-­undangan di bawah undang­undang terhadap undang­ undang, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap termasuk juga sengketa pajak yang telah diputus oleh pengadilan pajak. Dan berdasarkan data dari laporan tahunan Mahkamah Agung beban penyelesaian sengketa pajak pada tingkat peninjauan kembali sejak 2016 hingga 2020 selalu mengalami peningkatan.
Call Number27 PEN ism
Author(s)Dr. Ismail Rumadan, M.H., Dr. Irine Handika Ikasari, S.H., LL.M., Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M., Tauq Adiyanto, S.H., LL.M., Djangkung Sudjarwadi, S.H., LL.M. and M. Ikbar Andi, S.H., M.H.
PublisherKencana
Collationxiii, 128p.; 25.5cm
LanguageIndonesia
Classification27 PEN ism
ISBN/ISSN978-623-384-079-8
Edition
Release Date2021
Topic(s)Tax Audit & Dispute

Other Recomendation

Cover Tax Disputes and Litigation Edition 13
Available

Tax Disputes and Litigation Edition 13

Law Business Research Ltd
Cover Settling Large Tax Disputes
Available

Settling Large Tax Disputes

National Audit Office
Cover Dispute Resolution under Tax Treaties and Beyond
Available

Dispute Resolution under Tax Treaties and Beyond

IBFD
Cover Alternative Dispute Resolution and Tax Disputes
Available

Alternative Dispute Resolution and Tax Disputes

Edward Elgar Publishing
Cover Negosiasi Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Alternative Dispute Resolution (ADR)
Available

Negosiasi Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Alternative Dispute Resolution (ADR)

Jala Permata Aksara
Cover The Tax Disputes and Litigation Review Tenth Edition
Available

The Tax Disputes and Litigation Review Tenth Edition

Law Business Research Ltd
Cover Peningkatan Sengketa Pajak pada Tingkat Peninjauan Kembali dan Peran Yurisprudensi
Available

Peningkatan Sengketa Pajak pada Tingkat Peninjauan Kembali dan Peran Yurisprudensi

Kencana
Cover Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif)
Available

Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif)

Cover United Nations Handbook on the Avoidance and Resolution of Tax Disputes
Available

United Nations Handbook on the Avoidance and Resolution of Tax Disputes

United Nations
Cover Hakikat Sengketa Pajak
Available

Hakikat Sengketa Pajak

Kencana