Selain Pilkada langsung, sebagai wujud otonomi yang telah mengubah secara fundamental peta kekuatan politik di daerah, komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan Otonomi daerah juga terlihat Jelas dengan peningkatan signifikan anggaran keuangan yang ada dalam kontrol pemerintah daerah, utamanya di tingkat kabupaten/kota.

Dari aspek ekonomi, apakah pemerintah daerah telah menggunakan kewenangannya yang besar pascadesentraLisasi untuk meningkatkan aktivitas perekonomian daerah? Apakah kekayaan sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat? Apakah tata kelola ekonominya menjadi lebih baik dalam melayani aktivitas usaha? Ataukah justru hak-hak rakyat dibajak oleh elite baru daerah?

Buku ini mengurai konteks tersebut sebagai basis pemahaman dasar, sebelum memaparkan kualitas tata kelola ekonomi kabupaten/kota di Indonesia dalam kaitannya dengan kinerja ekonomi daerahnya masing masing. Bukti-bukti empiris yang disajikan selain konsep teoretis, mengajak pembaca untuk merefleksikan kinerja perjalanan otonomi daerah yang telah berlangsung selama 20 tahun di Indonesia.