Gambaran tentang kepemimpinan ideal yang seharusnya memimpin Indonesia untuk masa depan –setidaknya untuk periode lima tahun ke depan. Gambaran seperti ini diperlukan agar masyarakat memiliki acuan ketika memberikan hak suaranya dalam proses Pemilu, sehingga bisa memilih dengan benar dan bertanggungjawab. Pemilu adalah peristiwa politik yang melibatkan rakyat dalam kegiatan bernegara untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang demokratis.

Namun hakekat pemilu sebenarnya adalah sebagai “pintu gerbang” bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Melalui dua tahapan pemilu kali ini, kita berharap terpilih pemimpin yang kualitas dan kepemimpinannya lebih baik dibanding mereka yang sekarang berada di tampuk kekuasaan.

Dua periode terakhir ini, Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Harus kita akui, cukup banyak catatan keberhasilan SBY. Namun cukup banyak pula “keberhasilan tertunda” yang harus dilanjutkan, dituntaskan, atau mulai dikerjakan oleh penerusnya.

Tentunya tidak mudah memimpin negara sebesar Indonesia dengan berbagai persoalan yang ada. Di sektor publik misalnya, masalah transparansi dan pertanggungjawaban anggaran masih menjadi PR besar. Di sektor privat, meski praktik good corporate governance telah berkembang sedemikian rupa, tetap menyisakan ruang terjadinya tindakan fraud dan kecurangan. Belum lagi masalah penatalaksanaan ekonomi Indonesia yang seharusnya berpihak kepada publik secara umum, bukan hanya segelintir orang.

Indonesia yang lebih baik jelas tidak bisa diukur dengan indikator-indikator makro berupa keberhasilan di bidang ekonomi semata. Indonesia yang lebih baik itu harus tercermin pula berupa terciptanya rasa aman, meningkatnya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya pelayanan publik yang lebih optimal dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai pilar-pilarnya. Melalui pesta demokrasi Pemilu 2014 kita menyaring para calon pemimpin yang diharapkan bisa memenuhi harapan itu. Kita bisa melihat indikasinya melalui visi dan misi, komitmen politik, serta rekam jejak mereka selama ini. Dari situlah tergambar integritas mereka.

Sayangnya, kita masih menemukan sikap enggan atau tidak jujur dalam penyampaian laporan dana kampanye pada pemilu legislatif lalu. Ini tentu mengecewakan. Sebab, jika dalam proses pemilihannya saja sudah tidak transparan dan akuntabel, bagaimana bisa diharapkan kelak jadi penyelenggara negara yang berintegritas dan teguh memegang prinsip-prinsip good governance.

Masih ada pemilu presiden yang akan digelar pada 9 Juli nanti. Mari kita semua bersama-sama mengawalnya dengan lebih waspada. Satu suara yang Anda miliki sama nilainya dengan hak suara yang dimiliki seorang gubernur, menteri, atau bahkan seorang presiden sekalipun. Anda, kita semua, yang menentukan mau dibawa ke mana bangsa ini ke depan.