Berbekal semangat kuat mendukung dan berperan aktif dalam arus perubahan yang ada, KPPODrnsepanjang dua tahun terakhir memilih untuk berfokus kepada program reformasi regulasi danrnbirokrasi pelayanan dunia usaha. Advokasi bagi pembatalan Perda dan asistensi teknis bagirnpenguatan kapasitas legislasi di daerah menjadi contoh intervensi program yang dikerjakan. Padarntataran lebih strategis, kami melakukan serial studi deregulasi perizinan di beberapa daerah yangrnhasilnya menjadi sebagian materi yang kami usulkan kepada pemerintah lewat keterlibatan dalamrnserial pertemuan saat penyusunan paket kebijakan ekonomi ke-12 selama paruh pertama 2016.rnSesudah paket kebijakan diterbitkan, agenda aksi lanjutan jelas harus dikawal. Pemerintahrnmemiliki tugas internal untuk melakukan koordinasi kebijakan dan koordinasi implementasi antararnKementerian/Lembaga di Pusat maupun dengan Pemda. Agenda lain adalah monitoring-evaluasirn(monev) atas implementasi paket kebijakan guna melihat respon pihak-pihak terkait serta capaianrndan masalah dalam lingkungan kebijakan yang ada. Didukung dan bekerja sama dengan sejumlahrnpihak (Kedutaan Besar Inggris di Indonesia dan Asian Development Bank) kami melakukan evaluasirnindependen atas pelaksanaan sebagian isi paket kebijakan yang menjadi domain tugas Pemda di 10rnkota bisnis utama.