Pada pertengahan 2016, Pemerintah Pusat mengumumkan pembatalan 3.143 peraturan daerahrn(perda). Pengumuman ini memantik diskusi publik soal kewenangan Kementerian Dalam Negerirndalam pembatalan perda. Banyak yang mendukung, tak sedikit pula mengkritik kebijakanrnpemerintah tersebut. Namun, terlepas dari pro-kontra tersebut, pembatalan ini mesti dipahamirndalam konteks program pemerintah untuk melakukan deregulasi dan menciptakan lingkunganrnusaha yang kondusif di daerah.