Pengelolaan sektor minyak dan gas bumi dari tahun ke tahun terus berkontribusi pada perekonomian nasional meski besarannya sangat bergantung pada tingkat produksi serta harga minyak dunia. Sektor migas pernah menjadi penopang perekonomian ketika tingkat produksi migas Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan impor komoditi ini guna mencukupkan kebutuhan nasional.
Pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan potensi migas nasional agar kontribusi sektor ini khususnya dari hulu migas dapat ditingkatkan. Namun demikian, usaha optimalisasi pengelolaan sektor hulu migas nasional mengalami sejumlah tantangan yang perlu segera dituntaskan agar pemanfaatan migas di tanah air sesuai dengan amanat konstitusi (Pasal 33 ayat 3 UUD NKRI tahun 1945). Ketidakpastian regulasi sebagai landasan kegiatan pengelolaan hulu migas serta institusi pengelolanya menjadi tantangan terbesar yang perlu segera dituntaskan agar tujuan pengelolaan migas nasional dapat terealisasi.
Oleh karenanya, buku ini mengupas tantangan pengelolaan sektor hulu migas nasional dan upaya optimalisasi pengelolaannya melalui regulasi dan institusi yang terlibat di sektor ini. Deskripsi dan analisis dengan menggunakan teori negara kesejahteraan, utilitarian dan New Institutional Economics (NIE) dihadirkan guna melihat realisasi tujuan dari pemanfaatan migas bagi rakyat
