Kriminalisasi Kebijakan

Untuk menuju sebuah negara yang bersih, negara yang akan menyejahterakan rakyatnya seperti tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, korupsi sebagai kejahatan harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Namun, memberantas korupsi dengan cara-cara yang salah, cara-cara yang melanggar hak asasi manusia, merupakan kejahatan. Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 telah memakan banyak korban-sebagian di antaranya kemudian “dibebaskan” atas hak prerogatif presiden. Para penegak hukum semestinya paham bahwa menghukum orang tak bersalah adalah sebuah tindak kejahatan. In dubio pro reo, lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Buku ini mengisahkan sejumlah korban kriminalisasi pasal-pasal tersebut.