Pembaruan peradilan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan independensi peradilan agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan aksesibel. Namun, meski berbagai terobosan telah dilakukan, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan termasuk di dalamnya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, dapat dikatakan belum membaik. Lembaga peradilan masih berhadapan dengan beragam persoalan seperti intervensi kepentingan yang membawa dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Proses peradilan yang masih panjang dan berbiaya tinggi juga menunjukan adanya kesenjangan antara program pembaruan yang telah dilakukan dengan proses “justice delivery”, hingga menuntut adanya perubahan pada produktivitas serta kualitas layanan dan keluaran lembaga peradilan.
