Salah satu keberhasilan konsolidasi demokrasi Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru (Orba) adalah amandemen terhadap UUD 1945. Selama Orba, UUD 1945 menjadi sebuah dokumen sakral, keramat, dan tidak ditempatkan sebagai norma yang hidup. Perubahan konstitusi sebagai hukum dasar dan beragam permasalahan dalam upaya perlindungan HAM serta kecendrungan perubahan paradigma hukum Indonesia, telah melahirkan perubahan mendasar pada sistem struktur ketatanegaraan Indonesia.
Penguatan kewenangan dan fungsi DPR, menjadi salah satu bagian penting dalam perubahan sistem dan struktur ketatanegaraan. DPR yang sekedar menjadi lembaga bisu pada zaman Orba, sekarang telah menjadi institusi yang kuat. Dalam praktik sekarang, meski pelaksanaan fungsi legislasi (penyusunan undang - undang) masih menjadi kerja bersama antara DPR dan Presiden, namun secara umum DPR menempati posisi yang lebih kuat dibandingkan eksekutif, karena DPR sangat menentukan dilanjutkan atau tidaknya suatu proses pembentukan undang - undang.
Buku karya Profesor Yuliandri ini mencoba mengungkapkan secara komprehensif perdebatan teoretis atas teori pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan asas-asas pembentukan prundang-undangan yang baik. Kajian ini menghadirkan diskursus baru dalam dunia perundang-undangan kita, yakni undang - undang yang berkelanjutan.
