Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia merupakan bagian yang strategis dalam menjaga martabat hakim dan aparatur peradilan lainnya dalam rangka merealisasikan visi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung.
Pada tahun 2014 penulis telah menulis buku tentang pengawasan badan peradilan di Indonesia,hanya saja pada saat ini banyak terjadi perubahan-perubahan mengenai lompatan besar dibidang digitalisasi. Oleh sebab itu buku ini memcoba menjelaskan perubahan didunia kerja era 4.0 yang sudah tentu harus menyesuaikan dengan tuntutan transformasi digital dbidang pengawasan badan peradilan Indonesia.
Sistem pengawasan juga berubah dengan mengintegrasikan dunia online dengan system pengawasan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu pengawasan harus juga berubah mengikuti dan memahami proses berpekara secara e-Court dan e-litigasi terintegrasi juga dengan system Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), menggunakan system pengawasan dengan cara whistle blowing system, Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawas), Aplikasi PMZI (Penilaian Mandiri Pelaksanaan zona Integritas) dan Aplikasi SMAP (Sistem Manageman Anti Penyuapan) serta ada beberapa aplikasi lainnya tentang system pengawasan di era digital.
Perkembangan teknologi yang sangat dahsyat sejalan dengan kompleksitas persoalan yang ditimbulkan. Teknologi ibarat pisau bermata dua, bisa menjadi sarana kebaikan; memudahkan urusan manusia, di sisi lain dapat dijadikan alat kejahatan; menyamarkan dan memanipulasi perbuatan buruk. Perkembangan kejahatan yang memanfaatkan teknologi sering disebut kejahatan cyber crime (kejahatan dunia maya). Sehingga pelaksanaan pengawasan juga harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut.
Buku ini menguraikan tentang transformasi system pengawasan badan peradilan indonesai di era digital serta Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Peradilan Mahkamah Agung RI serta aparat pengawasan internal lainnya dalam rangka mengaktualisasikan pelaksanaan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar benar-benar dapat secara konsisten dan lurus mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung RI.
